By Keuanganhub 
Mendirikan sebuah bank di Indonesia bukanlah perkara sederhana. Selain membutuhkan modal yang sangat besar, pendirian lembaga perbankan juga harus memenuhi berbagai persyaratan hukum, kelembagaan, administrasi, serta standar kesehatan keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Kegiatannya tidak hanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, tetapi juga menyalurkan dana melalui kredit atau pembiayaan serta menyediakan berbagai layanan transaksi keuangan.
Karena berkaitan langsung dengan dana dan kepercayaan masyarakat, setiap pihak yang ingin mendirikan bank wajib memperoleh izin dari OJK. Tanpa izin tersebut, suatu badan usaha tidak dapat secara sah menjalankan kegiatan usaha perbankan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
1. Menentukan Jenis Bank yang Akan Didirikan
Langkah pertama adalah menentukan jenis bank yang akan dibentuk. Secara umum, terdapat beberapa pilihan, antara lain:
- Bank Umum Konvensional, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional.
- Bank Umum Syariah (BUS), yaitu bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- Bank Perekonomian Rakyat (BPR), yaitu bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dengan ruang lingkup kegiatan yang lebih terbatas dibandingkan bank umum.
- Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), yaitu bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan ruang lingkup kegiatan BPR.
Penentuan jenis bank menjadi penting karena masing-masing memiliki ketentuan permodalan, kelembagaan, kegiatan usaha, dan perizinan yang berbeda.
2. Menyiapkan Modal Awal Pendirian Bank
Salah satu persyaratan utama dalam mendirikan bank adalah ketersediaan modal disetor.
Untuk mendirikan Bank Umum, ketentuan Pasal 11 POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum menetapkan modal disetor paling sedikit sebesar Rp10 triliun.
Ketentuan serupa juga diatur untuk pendirian Bank Umum Syariah melalui POJK Nomor 16 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah.
Modal tersebut harus benar-benar tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan sumber perolehannya. OJK juga dapat menetapkan besaran modal yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, pendirian bank umum bukan sekadar mendirikan perseroan dengan modal sebagaimana perusahaan pada umumnya, melainkan memerlukan kemampuan finansial yang besar dan berkelanjutan.
3. Membentuk Badan Hukum dan Menentukan Kepemilikan
Calon pendiri harus mempersiapkan badan hukum bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam proses tersebut, calon pendiri perlu menyiapkan:
- Rancangan akta pendirian dan anggaran dasar.
- Identitas calon pemegang saham.
- Struktur kepemilikan saham.
- Susunan calon Direksi dan Dewan Komisaris.
- Rencana kegiatan usaha bank.
- Dokumen yang menjelaskan sumber dana dan asal-usul modal.
Kepemilikan bank dapat melibatkan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, maupun pihak asing melalui mekanisme dan batasan kepemilikan yang telah ditentukan dalam regulasi perbankan.
Selain itu, calon pemegang saham pengendali harus memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kemampuan keuangan sesuai ketentuan OJK.
4. Mengajukan Persetujuan Prinsip kepada OJK
Setelah persiapan awal dilakukan, calon pendiri harus mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada OJK.
Perizinan pendirian Bank Umum dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:
Pertama, persetujuan prinsip.
Tahap ini merupakan persetujuan bagi calon pendiri untuk melakukan persiapan pendirian bank. Dalam pengajuan tersebut, calon pendiri wajib menyampaikan dokumen mengenai kepemilikan, permodalan, kepengurusan, serta rencana usaha.
Kedua, izin usaha.
Setelah persetujuan prinsip diberikan dan seluruh persiapan operasional diselesaikan, calon pendiri mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK.
Dalam prosesnya, OJK melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen, kelayakan calon pemegang saham pengendali, kemampuan calon pengurus, serta kesiapan operasional bank.
Artinya, persetujuan prinsip belum memberikan kewenangan kepada calon pendiri untuk langsung menjalankan kegiatan perbankan.
5. Menyiapkan Direksi, Komisaris, dan Infrastruktur Perbankan
Pendirian bank juga mengharuskan adanya struktur organisasi yang profesional dan memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).
Calon Direksi dan Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan OJK, termasuk penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
Selain sumber daya manusia, calon bank juga harus mempersiapkan berbagai kebutuhan operasional, antara lain:
- Kantor pusat dan sarana operasional.
- Sistem teknologi informasi perbankan.
- Sistem keamanan dan perlindungan data nasabah.
- Sistem manajemen risiko.
- Sistem pengendalian internal dan audit.
- Standar operasional prosedur.
- Sistem pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Kesiapan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa bank mampu menjalankan kegiatan usahanya secara aman, sehat, dan berkelanjutan.
6. Memperoleh Izin Usaha Sebelum Beroperasi
Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, OJK akan melakukan evaluasi terhadap permohonan izin usaha.
Apabila permohonan disetujui, bank memperoleh izin untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup izin yang diberikan.
Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa pendirian badan hukum berupa perseroan terbatas tidak secara otomatis memberikan kewenangan untuk menghimpun dana masyarakat atau menyalurkan kredit sebagai kegiatan usaha bank.
Izin usaha dari OJK merupakan persyaratan mendasar yang tidak dapat diabaikan.
7. Bagaimana Jika Modal Belum Mencapai Rp10 Triliun?
Bagi kelompok usaha, koperasi, investor, atau masyarakat yang ingin membangun lembaga keuangan dengan modal lebih terbatas, terdapat alternatif berupa pendirian Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
BPR memiliki karakteristik kegiatan usaha yang berbeda dengan Bank Umum. Ruang lingkup kegiatan BPR lebih terbatas dan tidak mencakup layanan lalu lintas pembayaran sebagaimana Bank Umum.
Persyaratan modal awal BPR juga tidak disamakan dengan Bank Umum. Besarannya ditentukan berdasarkan ketentuan OJK, termasuk klasifikasi wilayah pendirian dan ketentuan permodalan yang berlaku.
Oleh karena itu, bagi calon investor yang memiliki keterbatasan modal, pendirian BPR dapat menjadi salah satu alternatif yang perlu dipertimbangkan.
Aspek Hukum yang Harus Diperhatikan
Pendirian bank di Indonesia pada dasarnya harus memperhatikan beberapa landasan hukum, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan ketentuan perubahan berikutnya.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
- POJK Nomor 16 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah.
- POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam pengaturan kelembagaan, permodalan, perizinan, dan pengawasan kegiatan perbankan.
Mendirikan bank di Indonesia membutuhkan persiapan yang matang, baik dari aspek permodalan, badan hukum, kepemilikan, sumber daya manusia, teknologi informasi, maupun pemenuhan persyaratan perizinan.
OJK memiliki kewenangan untuk mengatur, memberikan izin, serta mengawasi kegiatan usaha perbankan guna memastikan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi memiliki tingkat kesehatan dan tata kelola yang memadai.
Dengan demikian, mendirikan bank bukan hanya persoalan memiliki modal besar, melainkan juga menyangkut tanggung jawab hukum dan kepercayaan publik. Setiap calon pendiri harus memastikan bahwa seluruh tahapan dilakukan sesuai ketentuan hukum agar kegiatan perbankan dapat berjalan secara legal, profesional, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Muhammad Rizky Shorfana